JEMBER, bojonegoro.mediaglobalindo.com/ – Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk melakukan pengentasan kemiskinan secara masif melalui kolaborasi erat dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Upaya ini merupakan bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan program pemerintah pusat menyentuh lapisan masyarakat terbawah.
Dalam kunjungannya, perwakilan pemerintah daerah menyampaikan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui sinergi lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh BP Taskin. Program-program konkret yang disiapkan meliputi perbaikan infrastruktur sekolah, pemberian bantuan iuran kesehatan (PBI JK), hingga pemberdayaan ekonomi.
Dalam hal ini Bupati Jember dengan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pimpinan BP Taskin berkolaborasi program lintas kementrian untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pelayanan publik.
Dimana Kabupaten Jember, difokuskan pada wilayah pinggiran kebun, hutan dan pantai.Untuk target penurunan kemiskinan sendiri dicanangkan secara signifikan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, dengan rencana pembangunan kampung nelayan di tahun 2026.
Mengapa masih banyak masyarakat miskin ekstrem di Jember, terutama buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri dan masyarakat di pelosok desa yang sulit mengakses layanan dasar. Melalui pemerataan layanan publik ( seperti pembuatan KTP di tingkat kecamatan ), pemerintah akan memberikan akses hutan sosial bagi buruh tani yang bekerja sama dengan kementrian kehutanan, serta pembangunan kampung nelayan terutama di wilayah pesisir.
Fokus pada Masyarakat Pinggiran
Bupati mengungkapkan bahwa data di lapangan menunjukkan kantong kemiskinan di Jember mayoritas berada di wilayah pinggiran hutan dan kebun. “Masyarakat miskin ekstrem rata-rata bukan petani yang punya lahan, tapi buruh tani. Maka, kami akan berkoordinasi dengan BP Taskin untuk menyambungkan program hutan sosial agar tepat sasaran dikelola oleh mereka,” ujarnya.
Selain itu, pemerataan pelayanan dasar menjadi prioritas agar warga desa tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke pusat kota untuk urusan administrasi maupun kesehatan. “Sekarang membuat KTP tidak perlu ke kota, cukup di kecamatan saja. Pelayanan kesehatan dan pendidikan juga harus bisa dirasakan hingga ke desa-desa,” tambahnya.
Komitmen Jangka Panjang
Meski mengakui bahwa pengentasan kemiskinan bukanlah pekerjaan instan seperti “sulapan”, pemerintah optimis dalam lima tahun ke depan angka kemiskinan di Jember akan turun drastis dibanding periode sebelumnya. Sebagai penutup, komitmen pembangunan fisik juga ditekankan dengan rencana pembangunan Kampung Nelayan di Jember pada tahun 2026 mendatang.
