JEMBER, bojonegoro.mediaglobalindo.com/ – Pemerintah Pemerintah Kabupaten Jember mencatat sebanyak 3.108 ruang kelas dari jenjang PAUD hingga SMP dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan segera. Kerusakan tersebut dinilai dapat menghambat kenyamanan serta efektivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jum'at (13/2/2026)
Data Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menyebutkan, kerusakan meliputi 432 ruang kelas PAUD, 2.032 ruang kelas SD, dan 644 ruang kelas SMP. Jumlah tersebut merupakan total ruang kelas yang rusak, bukan jumlah sekolah secara keseluruhan.
Wahyu Prayudi Nugroho dari fraksi PDIP menyampaikan, sebaran kerusakan terjadi di berbagai wilayah di Jember, Jawa Timur. Beberapa bangunan mengalami kerusakan ringan, sementara lainnya memerlukan rehabilitasi berat hingga pembangunan ulang.
“Untuk memastikan tingkat kerusakan, pemerintah daerah melakukan pendataan dan verifikasi bersama Dinas Cipta Karya Kabupaten Jember. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar dalam pengajuan anggaran ke pemerintah pusat,” kata Wahyu.
Pada tahun anggaran 2026, pihak sekolah mengajukan usulan perbaikan dengan total nilai lebih dari Rp1 triliun. Namun, setelah melalui tahapan seleksi di tingkat kabupaten dan pusat, sekitar 380 hingga hampir 390 titik dinyatakan lolos verifikasi.
Wahyu mengungkapkan, besaran anggaran yang diajukan bervariasi, mulai dari Rp7 juta hingga Rp41 miliar per titik. Nilai tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi masing-masing sekolah.
Upaya revitalisasi sebenarnya telah dilakukan sejak 2020. Saat itu, Pemkab Jember berhasil memperoleh program revitalisasi dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp90 miliar untuk 124 titik sekolah.
Pemerintah daerah berharap proses verifikasi lanjutan di tingkat pusat dapat segera rampung agar perbaikan bisa direalisasikan tahun ini. Percepatan perbaikan dinilai penting demi menjaga mutu pendidikan di daerah.
“Tahun ini Jember memperoleh alokasi anggaran revitalisasi terbesar secara nasional. Ia menilai momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembenahan infrastruktur pendidikan,” pungkasnya.
